Pemerintah dan DPR tarik ulur dalam kebijakan menaikan harga BBM. Hal ini justru menambah kerugian masyarakat, kenapa saya harus mengatakan demikian? Karena dari hasil tarik ulur ini masyarakat justru disuguhkan sebuah lakon – lakon politikus yang justru mempolitisasi kebijakan yang seharusnya mereka bijaksanai. Belum lagi dengan keadaan harga pasar yang BBM belum naik tapi harga – harga justru sudah melambung tinggi. Sangat merugikan !
Dari hasil pemaparan pihak
pemerintah selama ini kalo di rasionalisasikan secara ilmu matematis justru
bertabrakan dengan apa yang di paparkan oleh pihak di luar pemerintah seperti
para ilmuan, LSM, bahkan pihak oposisi di dalam DPR. Dari segi kebijakan
pemerintah justru salah besar karena melanggar Undang – undang APBN yang
mengharuskan pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM. Ada asumsi dari pihak
non pemerintah bahwa pemerintah sebenarnya hanya ingin meliberalisasikan minyak
bumi Indonesia ke pasar Internasional dan ingin menghapus keseluruhan subsidi
yang ada selama ini.
Sebenarnya kalo kita ingin saling
terbuka hati dalam memanajemen Negara ini maka akan mudah dalam menghasilkan
solusi. Alasan yang sering di utarakan oleh pihak pemerintah juga tidak
semuanya salah dan sebaliknya alasan dari pihak non pemerintah yang menolak
kenaikan BBM juga tidak semuanya benar pula, dan sebaliknya seterusnya.
Menurut saya kebijakan ini sudah di
politisasi oleh pemerintah maupun non pemerintah yang kedua-duanya bersikukuh
ingin menang bukan mencari solusi yang baik untuk rakyat. Pemerintah dalam hal
ini sudah melakukan hal yang terbaik untuk bangsa ini, namun pihak non
pemerintah tidak mempercayai apa yang akan di lakukan oleh pemerintah begitu
juga sebaliknya dan hal terjadi secara terus menerus. Tidak ada yang saling
percaya siapa yang berhak sepenuhnya dalam mengelola SDA Indonesia secara jujur
dan bermanfaat Untuk rakyat tetapi hal ini menjadikan keos di dalam kebijakan
itu sendiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar